Kenapa Harus DOLLY ?

Pagi hari sudah membaca informasi berita tentang rencana penutupan komplek perumahan DOLLY di surabaya. Tapi tak mengapa, semua asupan info berita di media cetak punya nilai tambah tersendiri buat pengetahuan sekitar kita. Dolly berdiri bukan tanpa sebab dulunya, alasan bisnis, tekanan ekonomi para PSK, serta sulitnya para PSK mencari lapangan pekerjaan yang sesuai dengan skill yang mereka miliki layaknya kita turut merasakannya. Tak usah jauh-jauh, jangankan seorang PSK, seorang sarjana yang tamatan pendidikan berprestasi saja sampai saat ini masih ada terkutang-katung untuk menentukan nasib pekerjaan. Persaingan dunia kerja dan bisnis tentulah faktor utama kenapa para PSK tersebut hingga saat ini lebih memilih pekerjaan yang simpel dan terkesan gampang tanpa modal, tanpa bersusah payah mengurusi prosedur administrasi pekerjaan yang berbelit-belit. Belum ditambah lagi faktor keterpaksaan mereka terhadap sang mucikari yang notabene adalah majikan mereka. Kebanyakan para PSK tersebut memang bekerja tanpa rasa keikhlasan, mereka bekerja karena faktor X bukan faktor Z. Faktor X adalah faktor yang lebih bersifat umum dan Horizontal. Sementara faktor Z lebih menitik beratkan kepada nilai-nilai faktor yang bersifat khusus dan Vertikal. Tekanan ekonomi, terlilit hutang, sulitnya mencari pekerjaan, dan sikap tidak mau berusaha lebih keras mencari pekerjaan yang layak ini masuk kategori Faktor X yang diatas. Sementara Faktor Z lebih terfokus kepada urusan vertikal, urusan khusus kepada akhirat dan tanggungjawab kepada Tuhan, faktor Z ini lebih bersifat kereligiusan, makanya faktor Z ini tak mengena sama sekali pada diri mucikari dan PSK tersebut.

Sang mucikari dan PSK sama hak dan tanggungjawabnya dengan warganegara-warganegara yang ada di NKRI ini, cuma karena alasan profesi saja mereka saat ini merasakan sanksi sosial dari masyarakat sekitar. Pun begitu, sang Mucikari dan Psk tersebut tak memiliki kuasa terhadap roda perekonomian warga sekitar. Mucikari dan Psk tersebut hanya diperalat oleh sistem profit bisnis hiburan malam yang dikuasai oleh para pengusaha bisnis hiburan malam. Tanpa sebab, Dolly berdiri adalah peran serta dari pengusaha-pengusaha tersebut. Hiburan Klub malam seperti pub, diskotek, dan klub stand yang sangat menjamur adalah cerminan bahwa tempat hiburan tersebut memiliki daya tarik tersendiri untuk mendapatkan income profit. Jangan bilang kepada saya, bahwa tempat-tempat hiburan klub malam tersebut tidak menyediakan jasa tenaga seks seperti DOLLY ? Bagi yang berkantong tipis dan pas-pasan maka dolly lah tempat cocok untuk melepaskan pelampiasan pria-pria hidung belang yang terserang seks akut dini. Kebijakan serius pemkot surabaya untuk menutup lokalisasi Dolly tersebut pada tanggal 19 Juni 2014 sudah sangat tepat sekali ! Namun, jangan sampai penutupan lokalisasi tersebut membawa keberuntungan tersendiri bagi pengelola klub-klub malam di sekitar Dolly. Dolly ditutup maka pub, diskotek dan klub-klub malam yang mewah tersebut menjadi ramai.

Adanya niat baik dan tanggungjawab ibu walikota surabaya, Tri Rismaharini atau yang kerap dipanggil Risma harus didukung penuh, baik itu kader PDI P maupun kader-kader parpol lainnya. Karena urusan Dolly bukan urusan kepartaian dan pencitraan kepartaian belaka. Suksesi kebijakan pemkot surabaya dalam menangani kasus lokalisasi Dolly ini tanpa sadar akan menambah nilai tambah positif dari publik bahwa pemkot surabaya telah peduli terhadap keresahan masyarakat sekitar Dolly. Namun, kebijakan pemkot terhadap Dolly harus terus dikontrol dan diselesaikan sampai tuntas jangan sampai berhenti dipertengahan jalan beriring masa jabatan walikota habis. Janji adalah janji, penyelesaian janji wajib diselesaikan sampai tuntas tanpa kecuali ! Tak mengapa anggaran daerah surabaya dialihkan sedikit kepada mereka para mucikari dan Psk lokalisasi Dolly, jikalau dalam beberapa tahun kedepan mereka bisa mampu untuk bekerja yang layak tanpa adanya tekanan atau paksaan. Kucuran dana anggaran daerah, pembinaan, penempahan karakter dan skill serta memberikan akses lapangan pekerjaan yang mudah merupakan misi kebijakan dari pemkot surabaya. Sungguh mulia misi kebijakan tersebut dengan syarat Pemkot surabaya serius sampai diakhir penuntasan program kebijakan ... Sekian. Semoga bermanfaat.

Calon pemimpin negara ini hanya berkutat kepada kepentingan ekonomi dan investor

Pilpres 2014 segera akan dimulai, dalam hitungan hari saja sudah tak terasa, perhelatan akbar negara itu akan segera dilaksanakan. Dalam Pilpres 2014 nanti, ada 2 pasangan Bakal Calon Presiden dan wakil presiden yang dikategorikan dapat  maju ke ajang pemilu 5 tahunan tersebut. 

Pasangan Bacapres dan Bacawapres yang pertama yaitu Jokowi dan Jusuf Kalla, diusung oleh 4 partai yakni PDI P, PKB, Nasdem dan Hanura. Sementara di pihak yang kedua yaitu pasangan Bacapres dan Bacawapres, Prabowo dan Hatta Rajasa yang diusung oleh Gerindra, PAN, PKS, PPP, Golkar, dan PBB. 

Empat calon pemimpin negara ini kandidat terkuat, yang akan mampu untuk bertarung nantinya di Pilpres 2014. Keempat dari calon pemimpin tersebut, 3 diantaranya adalah berbasic profesi yaitu sebagai pengusaha.
1.  Jokowi, sebelum menjadi walikota pernah menguasai bisnis furniture dan kerajinan kayu jati.
2. Jusuf Kalla, sosok pengusaha makassar yang sekalipun umurnya sekarang sudah melewati usia senja namun gebrakan dan track recordnya dalam bisnis dan perdagangan tak perlu diragui lagi.
3. Prabowo Subiyanto, setelah dipecat dari profesi kemiliterannya sewaktu tragedi 1998 mei, Prabowo meninggalkan NKRI dan menetap di salahsatu negara timur tengah. Selanjutnya Prabowo mulai merintis usaha bisnisnya yang dimulai dengan membeli pabrik kertas milik Bob Hassan, selanjutnya kepemilikan pabrik kertas tersebut dijual kepada prabowo sampai sekarang pabrik tersebut milik sah Prabowo. Prabowo juga dibantu oleh adiknya yang bernama Hasyim yang notabene juga merupakan seorang pengusaha terkenal dan hebat.

Ketiga calon pemimpin tersebut, hanya sosok Hatta Rajasa saja yang tak berprofesi murni sebagai pengusaha, namun pun begitu Hatta tetap memiliki kepentingan pribadi dan investor untuk memanfaatkan sektor-sektor perekonomian negara ini. Keberpihakan Jokowi, JK, Prabowo dan Hatta kepada para investor dan orang-orang kaya terutama kalangan pebisnis itu dibuktikan dengan terpaparnya program kerja dan visi misi mereka. Di kubu Prabowo-Hatta contohnya, visi misi yang ingin mereka capai kedepan kelak apabila menang nantinya, mereka ingin membangun infrastruktur jalan dan transportasi untuk mempermudah akses masuk bagi para investor dalam berbisnis nantinya di negara ini. Pembangunan infrastruktur jalan dan transportasi yang banyak menelan biaya anggaran negara nantinya bertujuan bukanlah untuk kepentingan dan kemashlahatan rakyat kecil dan masyarakat Indonesia kalangan menengah kebawah. Uang anggaran proyek pembangunan infrastruktur jalan dan transportasi itu nantinya hanyalah dinikmati oleh segelintir kontraktor-kontraktor yang menjalankan proyek negara tersebut. Rakyat hanya dapat merasakan imbas dari pembangunan infrastruktur jalan dan transportasi tersebut tidak lebih, rakyat tak dapat menikmati langsung kucuran pendanaan dari anggaran ataupun fasilitas-fasilitas kemudahan yang telah mereka bayar melalui pembayaran pajak. Rakyat yang membayar pajak, para kontraktor dan investor yang menuai keuntungan besar dari proyek-proyek negara kedepan!

Program visi misi Prabowo dan Hatta lainnya adalah penarikan anggaran subsidi BBM yang selama ini menjadi salah target penyebarannya. Apakah ada yang salah apabila subsidi BBM terus diberikan kepada rakyat ? justeru dengan subsidi BBM dikucurkan maka rakyat pun mampu untuk membeli harga bahan bakar dengan harga yang terjangkau, memberikan harga yang murah itu adalah tugas dan tanggung jawab negara dan pemerintah ! Logikanya saja, proyek pembangunan infrastruktur jalan dan transportasi di galakkan dan di tambah anggarannya sementara pengucuran subsidi BBM yang notabene untuk kemashlahatan rakyat ironis sekali mau direncanakan oleh prabowo dan hatta akan di cabut dan tak dikucurkan lagi, bukankah ini paradoks ? Beginikah cerminan sosok pemimpin yang berpihak kepada rakyat ? saya rasa tidak ! Calon pemimpin negara ini kedepan memiliki borok dan kebobrokan.

Borok dan kebobrokan juga didengungkan oleh calon pemimpin Jokowi dan JK, alih-alih ingin memberantas korupsi dan membenahi penegakkan hukum di negara ini, diduga saat ini sosok Jokowi terkait kasus markup dan korupsi berjamaah pengadaan bus transjakarta yang merugikan negara ratusan miliyar rupiah, saat ini mantan anak buah Jokowi yaitu Udar Pristono sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung. Jokowi sebagai atasan Udar pristono tak mungkin tak mengetahui mekanisme dan sistem pengadaan bus transjakarta tersebut. Udar kecewa dengan Jokowi karena tak mampu membantu bawahannya untuk menyelesaikan kasus bus transjakarta yang belakangan ini bermasalah dalam teknis dan administrasi keuangan. Udar pun sempat bingung kenapa kasus bus transjakarta ini menjadi kasus tindak pidana bukan kasus tindak perdata, karena dari ratusan bus yang dipesan oleh pemda DKI Jakarta kepada perusahaan China, hanya 14 unit bus transjakarta yang bermasalah dengan keteknisan. Ke 14 unit bus tersebut mengalami kerusakkan mesin dan sparepart. Namun, karena rasa tanggungjawab yang tinggi Udar Pristono segera bertindak dan segera melakukan perbaikan terhadap ke 14 bus transjakarta yang rusak tersebut, namun sebelum Udar Pristono menyelesaikan perbaikan bus-bus tersebut tiba-tiba jabatan Kadis Perhubungan Udar Pristono dinyatakan oleh Jokowi segera di pecat ! Sungguh malang nasib mantan kadis perhubungan DKI Jakarta ini. 

Kasus korupsi, pencabutan subsidi dan mega proyek anggaran dibidang pembangunan infrastruktur jalan dan transportasi itu semua adalah kedok topeng calon pemimpin negara ini untuk terus membodohi rakyat Indonesia. Nol besar kalau mereka katakan program-program tersebut untuk kepentingan rakyat dan kemaslahatan rakyat, jangan mudah percaya ! Sekian. Semoga bermanfaat !

Polemik kasus antara Bank Century dengan PT. GTIS, serta relevansinya dalam perekonomian.

 

Opini politik kali ini akan mencoba menyikapi, pemberitaan di stasiun TV Swasta METRO TV. Hantaman demi hantaman ditujukan keras kepada lembaga Majelis Ulama Indonesia, MUI saat ini. Baiklah, segera akan saya kupas tentang, penipuan bos tionghoa yaitu mantan direktur PT. GTIS (Gold Trade Indonesia Syariah) terhadap nasabahnya dan MUI sendiri.

 Tanpa sadar pemberitaan di stasiun TV kepunyaan Surya Paloh yaitu Metro TV, sejatinya sudah mengaburkan inti utama dari kebenaran. Inti utama kebenaran siapa yang benar-benar menipu dan siapa pula yang telah menjadi korban penipuan, ini harus diperjelas biar lebihh jernih. Secara kasat mata korban penipuan itu bukan saja dipihak nasabah GTIS sendiri, namun tak haram pula, MUI telah menjadi korban tipu-tipu GTIS. Sungguh saya paham dan merasakan, perasaan kehilangan materi yang sekarang dialami oleh para nasabah, memang sungguh berat dan menyakitkan. Namun selaku manusia yang masih bisa mengendalikan alam pikiran sadarnya dengan akal sehat haruslah bisa menyeimbangkan antara perasaan & pikiran logis menyikapi polemik/dilema penipuan investasi bodong emas di GTIS. Jangan sampai emosi kita mengalahkan akal sehat. Apalagi menyerang dan menuntut pihak MUI untuk bertanggung jawab atas embel-embel syariah yang telah dikeluarkan oleh MUI sendiri. Alasan sertifikasi Syariah dari MUI itulah yang coba dipersalahkan oleh para nasabah, dan beberapa media massa dan elektronik. Padahal sebelum berubah nama menjadi GTIS, dulu bernama GTI tanpa embel-embel Syariah, pun GTI sudah bermasalah dari awal berdiri.

Kasus GTIS ini persis dengan kejadian kasus bank CENTURY menurut anilisis saya, cuma bedanya orang yang melarikan uang tak sama. Kalau pada kasus bank century, Budi Sampoerna yang menarik uangnya secara besar-besaran di bank century, namun di GTI bekas direktur utamanya kabur dengan membawa berton-ton emas para nasabah. 

Penarikan dana secara besar-besaran yang dilakukan oleh Budi Sampoerna tersebut berkolaborasi dengan pengawas perbankan dari Bank Indonesia, not monetary. Secara terapan ilmu ekonomi perbankan, Sri mulyani sudah tepat dijalurnya melakukan langkah penyelematan perbankan yang lebih Fair dan kondusif. Dalam opini-opini sebelumnya, saya sudah katakan bahwa terapan cabang-cabang ilmu ekonomi itu amatlah sangat simpel sekali penerapannya, namun akan jadi kusut jikalau Ilmu ekonomi itu coba diurai dengan pemahaman diluar ilmu ekonomi, apalagi ditafsir uraikan secara pandangan politik dan duga-duga semata. 

Sungguh Sri Mulyani sudah cerdas dan terpetakan dalam otaknya, apakah mudharat dan manfaatnya jikalau bank century itu diselamatkan.  Efek domino dalam perbankan ekonomi, jadi bahan pertimbangan beliau, disitulah letak kecerdasan tingkat tinggi beliau dalam bertindak. Kalau Sri Mulyani mau ambil aman saja (safety) kenapa musti repot-repot mengerahkan pikiran dan tenaganya untuk menyelamatkan bank century? Tanda tanya besar ini harus diketahui oleh publik umumnya dan terkhusus para anggota dewan yang keblinger tersebut yang tidak paham ilmu ekonomi.

Anggota dewan yang sok jago orasi politik tersebut, jangan kan urus perbankan, mengurus dan menyelesaikan kasus kaum buruh minta menaikkan upah mereka saja, anggota dewan bingung. Problem remeh temeh saja mereka para dewan dan pemerintah tak bisa mengeksekusi kehendak buruh tersebut, apalagi hal rumit dalam perbankan.

Logikanya bank century gagal berdampak sistemik itu persis, analoginya dengan Sebuah rumah yang didalamnya banyak terdapat tikus. Untuk membersihkan tikus-tikus tersebut jangan sampai rumahnya dibakar dan dihanguskan, cukuplah tikus nya saja yang diseterilkan, rumah tetap berdiri kokoh dan utuh, sementara sipemilik rumah bisa lagi menempati rumahnya dengan nyaman tanpa ada lagi gangguan tikus. Begitupun dengan kasus bank century, KSSK beserta BI sudah melakukan penyelamatan untuk kepentingan nasabah dan efek domino perbankan yang akan terjadi.

Kita semua ribut, disaat merger dan akuisisinya bank BTN ke Mandiri, alasan kesejahteraan karyawan yang terancam dipecat dan dirumahkan menjadi momok ketakutan tersendiri buat mereka para karyawan BTN, dengan dalih-dalih kesejahteraan sosial ekonomi karyawan kita pertimbangkan, sementara dikasus bank century ini kenapa kita tidak bisa berlaku adil?  Berlaku adil kepada ribuan nasabah bank Century yang sama mengalami sikap tertekan dan stress persis dialami oleh karyawan BTN yang terancam tersebut. Salahsatu pertimbangan Sri Mulyani adalah untuk menyelamatkan bank Century lebih kepada penyelamatan asset investasi nasabah di bank century.

Sri mulyani itu bukan ekonom yang punya darah neolib 100%, beliau sudah menyatukan padukan pemikiran-pemikiran ekonominya dengan tujuan dasar UUD 1945. Yang berpikiran neolib 100% itu adalah para anggota dewan yang mendesak kasus bank century. Mereka mau aman perekonomian dengan menutup Bank Century. Mereka tak layak dipanggil dengan sebutan “anggota dewan yang terhormat”, karena mereka tak mempertimbangkan mudharat dan manfaat kebijakan. Mereka tak layak disebut manusia yang memiliki hati nurani. Yang mereka pikirkan cuma kemana perginya uang tersebut. Mereka para anggota dewan tersebut tak tahu berterima kasih, kepada orang-orang yang telah mengambil keputusan disaat-saat genting !!!

Keputusan-keputusan SMI sewaktu menjabat KSSK yang notabene jauh, dari paham neolib. SMI sudah menerapkan amanat UUD 1945 yang benar. Pejabat negara yang telah berusaha mencurahkan tenaga dan pikirannya dengan sungguh-sungguh, malah kita tuduh sebagai perampok negara. Kemana logikanya?

Pada tanggal 24 November 2008, 3 hari setelah terindikasinya bank century sebagai bank gagal berdampak sistemik, uang yg dikucurkan itu ada. Sebelumnya pada tanggal 18 November 2008, kepala KSSK dan Petinggi BI mengadakan rapat, bahkan SMI pada tanggal tersebut menyebutkan ada 18 bank terindikasi colaps. Ke 18 bank colaps yang senasib dengan bank century tersebut didalamnya terdapat nasabah setia, nah tugas LPS (Lembaga Penjamin Simpanan) ada dua yaitu : Tugas pertama LPS adalah wajib menjamin dana simpanan nasabah dengan syarat ketentuan tertentu yang berlaku di LPS, sedangkan tugas yang kedua, LPS wajib menjadi pensupport terbentuknya stabilitas moneter perbankan. Tugas pertama LPS inilah yang tanpa haram, membuat nasabah-nasabah yang menanamkan dana besarnya di bank Century menjadi kelimpungan dan takut. Kalau ingin lebih dalam lagi menggali informasi LPS silahkan dibaca link ini : http://t.co/9mrTFocPm1

Nilai simpanan nasabah yang dijamin oleh LPS paling tinggi sebesar Rp. 2 milyar per nasabah per bank sejak tanggal 13 Oktober 2008. Aturan LPS inilah yang tidak disukai oleh nasabah-nasabah berdana besar dibank century termasuk salahsatunya Budi sampoerna! Diketahui Budi Sampoerna ternyata merupakan deposan terbesar di bank mutiara, dananya bernilai total lebih 1,7 T.

Pada Tanggal 14 November 2008, robert tantular mantan direktur bank Century mengakui bertemu secara langsung dengan Budi Sampoerna. Pertemuan tersebut bermaksud untuk membicarakan dana Budi Sampoerna yang masih tersimpan di bank sebesar Rp 1,7 triliun. Kalau ahli ekonom perbankan pasti paham apa efeknya kalau menarik uang tabungan dengan jumlah besar. Kita sibuk menyalahkan Sri mulyani, sementara yang jelas-jelas berkepentingan ingin dan membocorkan dana talangan FPJP tak tersentuh sedikitpun.

Tujuan Budi Sampoerna adalah agar uang nya selamat dan bisa diambil, Budi Sampoerna tak peduli dengan kebijakan yang diambil oleh Sri Mulyani tersebut. Budi Sampoerna menarik uangnya kembali dengan alasan membeli ladang tembakau, dimana hasil panen tembakau lagi bagus. Jadi antara Budi Sampoerna dan Sri Mulyani itu beda orientasi tujuan dalam kasus bank Century ini, apalagi mengkait-kaitkan dengan Mr. Presiden SBY. Mengkait-kaitkan dana kucuran talangan untuk bank Century yang bocor tersebut mengalir kepada Mr. Presiden SBY untuk dijadikan dana kampanye partai politik beliau. Sungguh tuduhan kekejian yang tak beralasan.

Disinilah letak piciknya pemikiran para anggota dewan yang mengaku berpihak kepada rakyat. Para anggota dewan yang dulu pernah mengungkit-ungkit dan bersikeras memojokkan pemerintah, SMI dan Boediono, termasuk Dewan Fraksi PDI-P beserta cs nya. Kebocoran dana FPJP tahap pertama itu murni dilakukan oleh Budi Sampoerna, alhasil Bank century kalah kliring. YANG RAMPOK UANG NEGARA ITU BUKAN SMI, BODIOENO APALAGI MR. PRESIDEN SBY, YANG RAMPOK ADALAH BUDI SAMPOERNA SENDIRI UNTUK KEUNTUNGAN SEMATA. Makanya SMI sempat menangis didepan Jusuf Kalla, karena SMI baru sadar ternyata beliau sudah ditunggangi. Bahkan seorang JK saja tidak serta merta menyalahkan SMI. JK akui ada Perampok uang negara yang menjadi penumpang gelap dalam kebijakan SMI tersebut. Penumpang gelap plus deposan terbesar yang merupakan penyebab dasar century mengalami gangguan sistemik, sehingga bank alami likuiditas berat. Sampai pada akhirnya, bank Century alami kekalahan kliring pada tanggal 13 November 2008.

Maka pada tanggal, 14 November 2008 dilakukanlah 3 skenario penyelamatan uang Budi Sampoerna yang tersisa dibank century tersebut. Skenario pertama : dipecah-pecah dalam bentuk deposito dengan besaran Rp. 2 miliar. Skenario ke dua : membeli aset Bank Century . Dan skenario ketiga yaitu : pinjaman 18 juta dolar AS. Alih-alih terjadinya 3 skenario penarikan dana Budi Sampoerna inilah, maka bank Century dinyatakan tidak lolos CAR (capital adequancy ratio). CAR yang disetujui BI untuk mendapatkan FPJP adalah sebesar 8 persen, sementara CAR bank Century pada waktu itu sebesar dibawah 8 persen. Karena kurangnya persyaratan CAR maka Bank Century dinyatakan sepihak oleh BI tak layak untuk dibantu. Namun kemudian berubah haluan, karena permintan Miranda Swaray Gultom selaku Deputi Gubernur senior BI, meminta supaya bank Century harus dibantu dan diselamatkan. Jadi kapasitas Budi Mulya (BM) pada waktu itu pun menolak untuk memberikan bantuan FPJP kepada Bank Century, hanya Miranda menginginkan FPJP. 

Nah, untuk menjalankan keinginan Miranda ini maka dilakukanlah penggelaran RDG BI, pada tanggal 5 November 2008. Maka diperoleh keputusan RDG BI bahwa Bank century berada dalam penempatan pengawasan khusus atau lebih dikenal dengan istilah SS. Tidak sampai pada RDG I saja, ternyata RDG BI ini ada jilid 2 nya, tepatnya pada tanggal 12 November 2008, tujuannya berubah menjadi penyelamatan! RDG BI ke II ngotot dilaksanakan, meskipun CAR bank Century per 31 Oktober 2008 menjadi minus 3,53 %.

Jadi apa korelasi dan relevansinya antara kasus Century sama kasus GTIS yang menyeret-nyeret nama besar lembaga MUI? Kronologisnya sama, cuma berbeda dari bidang cakupan kasusnya, kalo Century murni penyelamatan perbankan negara ini, tapi kalau GTIS kebalikannya. GTIS orientasinya jangka pendek namun Century orientasinya lebih luas dan bersifat jangka panjang dalam penanggulangannya. GTIS murni kasus tepu-tepu dengan motif kabur tak berbekas lagi, sementara Century adalah penunggangan kebijakan oleh penumpang hitam. Kasus century lebih rapi dan terorganisir sementara kasus GTIS memanfaatkan kelengahan MUI untuk dijadikan “kuda troya” oleh sang direktur GTIS.

Mantan direktur GTIS yang membawa kabur dana nasabahnya itu, berpura-pura masuk islam dengan menjadi MUALLAF, sehingga dia bisa melancarkan misinya. Tradisi dalam agama islam dan ulama-ulama islam di Indonesia, siapapun itu yang telah memeluk agama islam (Muallaf) wajib dibantu financialnya. Ada perasaan solidaritas berlebih kepada para muallaf baru, sejatinya inilah kelemahan MUI, namun tetap MUI tak bisa di persalahkan. Mantan Direktur GTIS yang tahu kelemahan MUI tersebut maka memanfaatkan momen kelengahan MUI untuk menjalin kerjasama dibidang usaha. Dengan iming-imingan dana sebesar 10% dari hasil keuntungan yang diperoleh sang direktur GTIS, maka keluarlah logo sertifikasi SYARIAH tersebut. Tapi sekali lagi tetap MUI tak bisa dipersalahkan, apalagi dituduh sengaja merugikan para nasabah, sama sekali tidak! Karena sejatinya kejahatan itu selain operandi bermodus, kejahatan juga bersifat kesengajaan dan persekongkolan yang sengaja merugikan. Pengacara, jaksa bahkan hakim sekalipun tak akan mau menyalahkan MUI, karena modus kejahatan MUI tak ada sama sekali. Jadi secara hukum, MUI tak ada cacat dan sama sekali tak bersekongkol apalagi terlibat tipu-tipu. Kenyataannya MUI juga kena tipu toh ya kan? Karena MUI sadar merasa sudah ikut dikibulin oleh mantan direktur GTIS tersebut, maka uang yang telah diterima oleh MUI sebesar Rp.1 Milyar dikembalikan. MUI sadar uang panas tersebut, secara tidak langsung telah menjeratnya, atas inisiatif ketua MUI maka dikembalikan. So, masih mau salahin MUI? Karena MUI sadar hubungan kerjasama dengan GTIS tersebut didasarkan karena perasaan solidaritas muallaf saja, tak ada modus operandi terencana. Lagian MUI juga baru sadar kalau, mantan direktur GTIS itu telah kabur dengan membawa berton-ton emas nasabah GTIS ! Tak ayal MUI ikut Oyong dan kelimpungan! Setelah kaburnya mantan direktur GTIS tersebut barulah MUI tersadar, bahwa selama ini MUI telah diperalat dan dimanfaatkan. So, sudah jelaskan sekarang gimana kronologis sebenarnya, dan sudah terangkan siapa pelaku sebenarnya ? dan siapa yang menjadi korban ?

Kasus tipu-tipu GTIS ini persis sama dengan VGMC yang sempat membuat gila para nasabahnya. Tapi VGMC tak memakai jasa pihak ke 3 untuk meningkatkan investasi emasnya, GTIS lebih berbahaya dibandingkan VGMC, elemen lembaga keagamaan diperdaya.

Sekali lagi untuk kedepan, ada baiknya kita lebih cerdas lagi memilah-milah mana investasi yang murni dan mana yang bodong. Demi untuk memperoleh keuntungan yang diimingkan besar serta merta kita tidak teliti terlebih dulu, sungguh berbahaya. Tapi apapun itu maka kita kembalikan kpd takdir dan pepatah jepang kuno dulu : " MALANG TAK DAPAT DITOLAK, UNTUNG TAK DAPAT DIRAIH ". Yang sudah terjadi, cukup dijadikan bahan pembelajaran dan pengalaman. Jangan sampai nanti terkena lubang yang sama, semoga tidak. Amiin. Buat para nasabah sungguh saya prihatin yg mendalam, tapi kita tak boleh pula berlarut-larut menyalahkan ketoledoran diri, sejatinya rezeki tak berpintu. Berusahalah terus berpikir positif, tersenyum, dan logis sekalipun dalam keadaan kritis dan genting. Sekian semoga bermanfaat. Salam.